Dinamika dalam struktur sosial

Struktur sosial adalah jaringan unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur sosial yang pokok tersebut meliputi kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, serta kekuasaan dan wewenang. Dalam struktur sosial, kita mengenal adanya bentuk struktur sosial, seperti tingkatan dalam kelas sosial, seperti sistem kasta, estate, dan kelas. Sistem tersebut mengenal adanya tingkatan tingkatan dalam kelas sosial di masyarakat. Terkait dengan mobilitas sosial, seseorang bisa berubah status kelasnya eberapa faktor, antara lain sebagai berikut.
Pendidikan
Pendidikan dapat mengangkat harkat atau derajat seseorang dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah membuat seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya.
Kekayaan
Ada anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang miskin mempunyai status sosial yang rendah. Namun, jika suatu saat orang tersebut menjadi kaya, status sosialnya dapat berubah ke kelas yang lebih tinggi.
Tuan tanah
Seseorang yang mempunyai banyak tanah atau tuan tanah dipandang memiliki kelas sosial tinggi di mata masyarakat. Pandangan ini biasanya berlaku pada masyarakat pedesaan.
Kekuasaan
Seorang yang tidak mempunyai kekuasaan di masyarakat biasanya dianggap sebagai yang termasuk ke dalam kelas rendah. Namun, apabila ia terpilih sebagai salah satu pejabat, status sosialnya akan meningkat.
 Bangsawan
Seorang yang masih mempunyai garis ke turunan ningrat dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Status sosial ini dapat lebih tinggi lagi apabila orang tersebut memperoleh jabatan dalam suatu pemerintah.
Kharisma
Orang yang berkharisma biasanya dihormati dam miliki kedudukan khusus dii masyarakat. Ia juga menyandang status osial yang tinggi.
Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Sosiologi. Pabundu Tika. Amin. Andi Sopandi. Mita Widyastuti.

Gerakan Sosial dan Dinamika Masyarakat

Oleh: Iwan Gardono Sujatmiko

Ini berupaya untuk menambah informasi berkaitan dengan Buku Gerakan sosial: Wahana Masyarakat Sipil bagi Demokratisasi, karya Darmawan Triwibowo, Sugeng bahagio, Beka Ulung Hapsara, Miranti Husein dan Moh. Syafi’ Alielha yang diterbitkan oleh Perkumpulan Prakarsa. Buku ini dapat memperkaya komunitas akademis dan publik dalammemahami bagaimana “civil society in action.” Pembahasan berikut akan dimulai dengan penjelasan konsep gerakan sosial baik dari segi definisi maupun posisinya dalam dinamikamasyarakat. Selain itu akan dibahas berbagi organisasi dalam masyarakat sipil serta bagaimana dan mengapa gerakan sosial berinteraksi dengan dinamik dalam bidang politik dan ekonomi. Pembahasan ditutup dengan prospek gerakan sosial serta beberapa saran yang dapat meningkatkan keberhasilannya. Dalam pembahasan ini artikel artikel dalam buku ini akan dibahas sebagai ilustrasi untuk memperjelas pembahasan.

Definisi Dan Posisi Gerakan Sosial

Membahas suatu konsep seperti Gerakan sosial tentulah perlu dimulai dengan kejelasan konsep tersebut sehingga pembaca dapat memperoleh batasan dan koridor yang dimaksud oleh para penulis dan definisi yang berlaku dalam bidang akademis atau publik.

Dalam bab pengantar oleh Darmawan Triwibowo, Gerakan sosial diartikan sebagai:

”sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitias kolektif yang kuat melebihi bentuk bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.” (halaman I-3). Definisi ini berdasarkan dari M.Diani dan I. Bison yang dipublikasikan di Universitas Trento tahun 2004. Definisi ini tidaklah jauh berbeda dengan yang kita jumpai dalam kepustakaan sosiologi, misalnya:

”Social movements have traditionally been defined as organized effrots to bring about social change.” Selain itu terdapat pula definisi lain yakni:”Social movements are described most simply as collective attempts to promote or resist change in a society or a group.” Demikian pula definisi yang “populer” gerakan sosial adalah:” “A type of group action. They are large informal groupings of individuals and/or organizations focused on specific political or social issues, in other words, on carrying out, resisting or undoing a social change.” Jelaslah bahwa definisi gerakan sosial yang agak inklusif ini dapat mendeskripsikan gejala “civil society in action.” Gerakan sosial dapat juga dibagi menjadi “Old Social Movement” yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan satu kelompok (Misalnya, petani atau buruh). Sementara itu “New Social Movement” lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan Feminisme atau lingkungan. Namun pembagian ini dalam menjelaskan kasus empirik menjadi tidaklah mudah dan tidaklah Gerakan sosial yang “old” harus selalu jauh mendahului yang “new.” Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Gerakan Sarikat Dagang Islam mungkin lebih menekankan aspek ekonomi (“Old Social Movement”) walaupun dimensi agama (Islam) cukup terasa juga. Demikian juga Gerakan seperti NU atau Muhamadiyah yang erat dengan masalah ide atau “New Social Movement” ternyata secara waktu berdekatan dengan “Old Social Movement” tersebut.

Dalam hal ini penggunaan aspek waktu atau kemutakhiran dalam menjelaskan Gerakan sosial sangatlah tidak mudah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau keleompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Namun yang masih perlu diperjelas adalah gejala sosial diluar gerakan sosial itu apa saja? Sehingga kita dapat mempunyai peta dan mengetahui apakah sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial atau tidak. Hal yang penting adalah padanan gerakan sosial yang seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil (seperti judul buku ini). Seperti yang kita ketahui seringkali ada pembagian ranah antara negara (state); perusahaan atau pasar (corporation atau market) dan masyarakat sipil (civil society). Berdasarkan pembagian ini maka terdapat pula “gerakan politik” yang berada di ranah negara dan “gerakan ekonomi” di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat ”political parties” berkaitan dengan ”gerakan Politik” yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Sementara itu ”gerakan ekonomi” berkaitan dengan lobby dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki jabatan publik tersebut.

Selain itu perbedaan ketiga ranah tersebut dibahas juga oleh Habermas yang melihat gerakan sosial (baru atau ”new”) merupakan resistensi progresif terhadap invasi negara dan sistem ekonomi. Jadi salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya yakni parpol di ranah politik; lobbyist dan perusahaan di ekonomi (pasar) dan organisasi masyarakat sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil. Perbedaan ketiga Gerakan tersebut secara analitik dapat mempermudah pemahaman kita; namun dalam empirik ketiganya dapat saja saling tumpang tindih. Berdasarkan pemetaan diatas, pada ranah negara dapat terjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial. Demikian pula upaya lobby dalam ranah ekonomi dapat pula seolah-olah sebagai suatu gerakan sosial. Sebagai contoh, dukungan atau lobby suatu perusahaan agar suatu daerah dilarang untuk dieksplorasi seperti juga tuntutan gerakan lingkungan dapat saja upaya untuk mematikan saingan perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus, suatu gerakan sosial oleh organisasi masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti RUU APP mempunyai kaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik. Demikian juga gerakan ini juga bersinggungan dengan perusahaan seperti kasus ormas yang melakukan demonstrasi dan perusakan kantor majalah Playboy Indonesia. Selain definisi gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil (”civil society”) maka para aktor atau kelompok yang terlibatpun perlu diperjelas. Selama ini ada yang melihat bahwa Ornop (NGO) atau LSM merupakan (satu-satunya) wakil atau penjelmaan masyarakat sipil. Namun sebenarnya Ornop hanya merupakan salah satu dari organisasi masyarakat sipil (”Civil Society Organizations” atau ”CSOs”) yang berdampingan dengan Organisasi massa (”Mass Organizations”), terutama organisasi massa keagamaan; organisasi komunitas (”neighborhood organizations”, seperti RT dan RW); organisasi profesi (IDI, Peradin, ISEI), media, lembaga pendidikan serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah politik dan ekonomi. Namun dapat dikatakan bahwa Ornop seringkali merupakan
organisasi masyarakat sipil yang paling fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial. Dalam Bab II buku Gerakan sosial ini kasus ketiga tokoh Lery Mboeik, Muspani dan Imam Azis dapat dilihat peran mereka dalam Ornop walaupun ada kaitan dengan Ormas. Begitu pula dalam Bab 3 yang membahas Ornop Perempuan dan Bab 4 tentang Ornop Lembaga Bantuan Hukum serta Bab 5 dan Bab 6 dimana dibahas ornop di luar negeri yakni Kanada dan Afrika Selatan. Tentulah dalam gerakannya Ornop tersebut berhubungan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS atau ”CSOs”) lainnya. Dilihat dari skalanya maka Ornop bisa lebih gesit dan berfungsi seperti ”partai kader.” Namun kelemahannya adalah dalam hal memobilisasi massa yang tidak semudah organisasi massa yang seperti ”partai massa.”

Cakupan Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang beragam ini dapat disederhanakan dan ditipologikan dilihat dari ”Besarnya perubahan sosial yang dikehendaki” (skala) dan ”Tipe Perubahan yang dikehendaki” seperti yang terlihat dalam tipologi David Aberle berikut:”

BESARNYA TIPE

Perubahan Perorangan Perubahan Sosial Sebagian Alternative Movements Reformative Movements
Menyeluruh Redemptive Movements Transformative Movements Alternative Movements berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang seperti tidak merokok. Sementara Redemptive Movements mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh seperti dalam bidang keagamaan. Tipe berikutnya yakni Reformative Movements mencoba mengubah masyarkat namun dengan luang lingkup yang terbatas seperti gerakan persamaan hak kaum perempuan. Transformative Movements adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh seperti gerakan Komunis di Kamboja. Berbagai kasus dalam buku ini menunjukkan bahwa Gerakan sosial yang dibahas lebih bersifat transformative dimana fokusnya pada dimensi tertentu seperti demokrasi, HAM, keadilan sosial, lingkungan, bantuan hukum dan perempuan.

Berdasarkan tipologi diatas maka dapat dikatakan bahwa berbagai gerakan Transformative di Indonesia terutama yang mendasar tidaklah banyak seperti revolusi kemerdekaan 1945 atau upaya revolusi PKI tahun 1963-1965. Dalam peristiwa tersebut terlihatlah bahwa organisasi yang terlibat bukan hanya di ranah sosial saja melainkan di politik dan ekonomi. Kasus PKI menunjukkan bagaimana suatu gerakan politik (dipelopori oleh PKI) yang juga memasuki dan melibatkan ormas (buruh, petani, guru) dan RT/RW. Sementara itu, gerakan yang reformative yang sering dianggap berada di ranah masyarakat sipil, misalnya KB, sebenarnya merupakan mobilisasi oleh negara. Demikian juga gerakan anti Soeharto yang dipelopori oleh mahasiswa yang gagal pada tahun 1974 namun berhasil pada tahun 1998 dapat dikatakan merupakan ”gerakan moral,” terutama berkaitan dengan pemberantasan KKN. Namun dalam realitanya melibatkan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil dan negara sebagai pembonceng.

Pada tataran empirik gerakan sosial seringkali tidak homogen dimana ada satu pihak yang menginginkan perubahan dan ada pihak lain yang menentangnya. Kasus RUU APP yang merupakan kebijakan politik namun pertarungan di arena ranah sosial lebih ramai dari arena politik resmi di DPR. Gerakan sosial dalam masyarakat sipil ini dapat bersifat horizontal terutama yang berkaitan dengan nilai dan identitas dan hal ini akhirnya akan masuk ke ranah politik karena titik keseimbangan atau yang dianggap adil oleh kedua pihak memerlukan keputusan politik atau kebijakan publik. Gerakan Sosial Dan Ranah Politik Jika dilihat dari tipologi diatas maka mayoritas gerakan sosial yang dilakukan Ornop adalah Reformative dimana mereka berupaya mengubah salah satu aspek atau lembaga dalam masyarakat. Hal ini tidaklah mudah dan seandainya terdapat jaringan dengan Ormas atau Organisasi komunitas maka gerakan sosial Ornop tersebut dapat menjadi lebih kuat.

Kasus Lerry Mboeik (PIAR) yang melakukan advokasi dalam bidang demokrasi, HAM dan lingkungan menunjukkan pengaruh organisasi keagamaan dalam pengembangan karyanya. Namun dalam gerakan selanjutnya ia mulai masuk keranah politik dan pemilu untuk mencoba menjadi anggota DPD. Disini terdapat bahwa upaya advokasi yang reformatif
tersebut dilakukan dari luar dan dari dalam negara. Terlihatlah bahwa Lerry mencoba bergeser dari gerakan sosial dengan dimensi moral yang tinggi ke ranah politik yang amoral (dimana moral sering kali tidak relevan). Namun keberadaan dalam ranah politik ini mendekatkan ke kebijakan dimana perubahan dapat dilakukan secara legal. Pola serupa terjadi pula dengan Muspani seorang tokoh Ornop yang berhasil menjadi anggota DPD Propinsi Bengkulu dan sebelumnya aktif di parpol. Ia berasal dan berlatih dalam ranah masyarakat sipil di universitas dan Ornop. Sebagai seorang aktor alumni gerakan sosial sepertinya iapun merasa bahwa perubahan kebijakan dapat juga—dan mungkin lebih mudah—dilakukan dari dalam atau pusat kebijakan. Kepindahan para tokoh gerakan sosial dari ranah masyarakat sipil ke ranah politik menunjukkan bahwa: pertama, pengakuan bahwa untuk mensukseskan gerakan sosial perlu juga dilakukan dari dalam atau mengubah sistem dari dalam; kedua, perpindahan ini dapat bersifat positif dimana ranah politik memperoleh tokoh yang bersih dan telah teruji dalam ranah masyarakat sipil. Hal ini juga menunjukkan bahwa batas batas antar ranah tidaklah ketat apalagi jika sistem politik sudah demokratis maka perpindahan ini tidaklah selalu dilihat secara negatif. Hal ini berbeda jika perpindahan ini dilakukan dalam sistem yang otoriter dimana partisipasi anggota Ornop

masuk kedalam sistem politik dilihat sebagai kompromi atau ”pengkhianatan.” Walaupun demikian dalam sistem yang demokratis dan relatif bebaspun masih banyak tokoh gerakan sosial yang ingin tetap berada di ranah masyarakat sipil, misalnya almarhum Munir.

Contoh lain adalah gerakan sosial dibidang gender tidak terlepas dari upaya mengubah kebijakan publik dan arena politik. Adanya tuntutuan atau anjuran kuota bagi perempuan (misalnya 30%) dalam parpol atau pemilu menunjukkan Strategi Gerakan sosial tidak dapat meniadakan kemungkinan untuk mengubah dari dalam. Dalam Bab 2 terlihat bagaimana terdapat upaya untuk menjaring dan menawarkan caleg perempuan yang berpotensi untuk memajukan perempuan yang dilakukan oleh Cetro. Dalam hal ini terjadilah kombisani gerakan sosial dengan gerakan politik. Bahkan dalam beberapa kasus Ornop yang aktif dalam gerakan sosial lingkungan telah mengubah diri menjadi partai politik seperti partai Hijau (Green Party). Hal ini menunjukkan gejala adanya ”politicization of civil
society” dan ”civilization of the state.” Pembahasan diatas menunjukkan bahwa gerakan sosial mempunyai dimensi politik atau kebijakan dan upaya keberhasilannya salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan yang ada. Disini terlihat bahwa gerakan sosial para aktor masyarakat sipil baik yang berasal dari Ornop, Ormas, atau Organisasi komunnitas dalam mencapai tujuannya (“terpaksa’) harus masuk ke arena politik. Tekanan dari luar seringkali tidak menimbulkan hasil seperti yang diinginkan. Hal ini agak berbeda dengan Gerakan ekonomi (kelompok lobby) yang dapat mengubah kebijakan tanpa mereka harus masuk arena politik dan menduduki jabatan politik. Mereka dengan kekuatan lobbynya (uang) dapat mempengaruhi pihak yang berkuasa (politikus dan birokrat). Walaupun demikian, pola penguasaan posisi politik, khususnya dalam bidang atau departemen ekonomi, oleh para pengusaha telah terjadi juga. Seringkali pengusaha yang memegang jabatan politik ini merupakan pengusaha besar yang dapat menjaga bahkan memperbesar usahanya. Selain itu posisi politik ini dapat menambah status dan ego sehingga mereka menjadi tokoh di ranah ekonomi dan politik serta seringkali dilengkapi lagi dengan aktifitas di ranah sosial juga, seperti aktif mendirikan yayasan.

Singkatnya, ”wealth, power dan prestige” di ketiga ranah itu menghasilkan kekuasaan lengkap atau complete power yang saling mendukung posisi mereka diketiga ranah tersebut. Suatu hal yang penting dibahas dalam gerakan sosial dan potensi keberhasilannya adalah keterlibatan massa yang seringkali merupakan bagian dari Ormas. Kasus Ornop bantuan hukum yang dibahas di Bab 4 menunjukkan bahwa tidak terlibatnya universitas (dengan sumber dayanya yakni dosen dan mahasiswa) membuat gerakan tersebut tidak optimal. Bahkan hal ini seringkfali diperlemah dengan adanya konflik internal dalam organisasi antara para pendiri yang merasa sebagai pemegang saham (”shareholders”) dengan para pegiat yang merupakan ”stakeholders.” Keengganan universitas dan ornop untuk bersinergi karena ego masing-masing pihak akhinrya membuat bantuan hukum tersebut menjadi sporadis dan terbatas. Seandainya para dosen dan mahasiswa mau berpartisipasi secara sistemik maka gerakan tersebut akan berkesinambungan. Hal ini dapat dimulai dengan diintegrasikannya bantuan hukum dalam kurikulum dimana para mahasiswa menjadi relawan sebagai program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Demikian pula seandainya fakultas hukum terutama univeritas negeri yang telah disubsidi oleh pemerintah (dan rakyat) mewajibkan alumninya untuk menyisihkan sebagian waktunya (misalnya 1 hari dalam 1 bulan selama 1 tahun) maka program ini akan berdampak luas. Pola dokter inpres yang membantu warga dalam masa tertentu bukanlah hal yang terlalu sulit jika universitas sebagai bagian dari masyarakat sipil berpartisipasi dalam gerakan sosial meningkatkan keadilan baagi masyarakat. Disini telihatlah bahwa gerakan sosial di ranah masyarakat sipil yang didukung oleh energi idealisme dan moral membutuhkan ”social capital.” Hal serupa terjadi pula dalam ranah politik dimana arena sangat ditentukan oleh ”political capital” dalam bentuk kekuatan suara atau dukungan massa. Sementara itu dalam ranah ekonomi peran ”economic capital,” khususnya uang menjadi alat yang ampuh menembus ranah politik maupun sosial.

Suatu gejala penting lain yang menarik yang terjadi setelah Reformasi 1998 adalah dibentuk dan dikembangkannya Komisi Negara sebagai lembaga ”quasi” atau ”auxillary.” Komisi ini merespon masalah masalah dalam gerakan sosial seperti HAM, Perempuan, atau KKN. Sebagai lembaga ”quasi negara” yang mayoritas diisi oleh tokoh masyarakat sipil mereka mempunyai kebebasan untuk bergerak namun kelemahannya tidak dapat menentukan secara langsung kebijakan negara. Komisi ini merupakan ”penetrasi” masyarakat sipil ke ranah negara sesuai dengan dinamika reformasi dan hal ini merupakan kebalikan ”penetrasi” dan intervensi negara ke masyarakat sipil dengan pola korporatisme negara dalam jaman Orde Baru. Namun keberadaan komisi negara ini memang tidak mudah karena mereka lebih merupakan kader dengan massa yang terbatas.

Salah satu potensi masyarakat sipil untuk memasuki arena politik dan parpol adalah ormas dan di Indonesia hal ini diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Partisipasi ormas dalam parpol yang berpotensi untuk melaksanakan agenda gerakan sosial seringkali justru tidak terjadi. Bukannya ormas yang dapat mengendalikan parpol melalui tokoh tokoh mereka namun yang terjadi adalah digunakannya ormas dan parpol untuk kepentingan peribadi dan kelompok para pimpinannya. Ormas gagal menjadi alat kontrol anggotanya yang masuk ke parpol dan parlemen dan ”sosial capital” ditinggalkan demi ”political capital” (dan juga ”economic capital”). Pada masa kini terapat beberapa cerita sukses dari gerakan sosial (berdasarkan kelas) yang dilakukan oleh serikat buruh dan masuk ke arena politik seperti penentangan revisi UU Naker. Gerakan buruh ini sebenarnya berada di ranah ekonomi namun karena gagal (dalam lembaga bipartit dan tripartit) akhirnya mereka ke ranah politik. Demikian juga berbagai pemogokan oleh karyawan IPTN atau penerbang komersial relatif lebih sukses. Hal ini memang tidak terlepas dari tingginya posisi tawar mereka karena mereka dibutuhkan dalam proses ekonomi tersebut. Keadaan ini berlainan dengan berbagai kelompok yang dianggap tidak vital seperti bidang lingkungan atau HAM yang menghadapi resistensi dari pihak yang menentang. Prospek Gerakan Sosial
Gerakan sosial atau ”civil society in action” ini menunjukkan pentingnya para aktor organisasi masyarakat sipil seperti Ormas, Ornop, Organisasi Komunnitas Media dan universitas. Untuk masa depan Gerakan sosial perlu memperhatikan hal hal berikut Koalisi antar Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam hal ini sebenarnya masih terdapat potensi yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, universitas merupakan sumber yang sangat besar dimana para mahasiswa dapat menjadi relawan dalam berbagai kegiatan dan mereka selalu ada yang baru setiap tahun sehingga menjamin keberlanjutan sumber daya mansuia. Dalam hal ini perlu pengaturan agar kegiatan tersebut diintegrasikan dalam kurikulum, misalnya, mahasiswa di fakultas ekonomi dan hukum dapat melakukan analisis APBD di setiap kabupaten atau propinsi mereka. Dengan pola ini (KKN Baru: Kuliah Kerja Nyata Baru) maka akan terdapat audit yang ilmiah dan berkala yang dapat membantu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi KKN. Tentulah pihak universitas dan dosen harus menjaga agar gerakan sosial mahasiswa ini tetap merupakan gerakan moral, bukan menjadi gerakan politik atau didasarkan pada kepentingan ekonomi pihak tertentu. Masalah ini dapat mengatasi kelemahan gerakan sosial yakni kurangnya sumber daya manusia yang mengganggu keberlanjutannya dan mahasiswa dapat menjadi massa sekaligus kader. Selain itu perlu pula diaktifkan media cetak dan elektronik untuk mendukung agenda gerakan sosial secara sistemik dan terukur. Pembuatan opini publik yang rutin dan tidak sporadis akan dapat menekan berbagai pihak yang menentang atau mendukung suatu issu. Dalam hal ini perlu dihilangkan sekat sekat antar organisasi atau ego sektoral maupun ego pribadi para tokoh masyarakat sipil. Pembahasan Bab 6 oleh Dharmawan Triwibowo menunjukkan bagaimana inklusivisme Ornop IDASA di Afrika Selatan dapat membantu Gerakan sosial.

Adanya koalisi Ornop dan organisasi masyarakat sipil lainnnya yang kritis pada UU tertentu atau menawarkan draft UU merupakan contoh sukses yang perlu diperbanyak. Demikian pula jejaring dengan Ornop diluar negeri dapat lebih mengefektifkan dan meningatkan kapasitas Gerakan sosial. Masalah ini telah dibahas oleh Binny Buchori dalam
Bab 5 ketika membahas North South Institute di Kanada.

2. Dukungan dana dari pemerintah. Selain sumberdya manusia maka gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil seringkali mengalami kekurangan dana untuk operasional baik rutin maupun program. Dalam hal ini pemerintah perlu membantu mereka dengan cara yang adil dan transparan, misalnya melalui kompetisi sejumlah dana secara rutin (setiap tahun). Selain itu lembaga pendapat dana tersebut perlu transparan dan menghasilkan ”audit”nya guna kepentingan publik. Uang dari pemerintah yang sebenarnya dari rakyat ini dikembalikan ke rakyat yang berada di masyarakat sipil. Selama ini subsidi pada organisasi kemasyarakatan juga telah dilakukan (misalnya melalui APBD) namun sifatnya lebih berupa bantuan (”sogokan”?) sehingga agar mereka tidak kritis terhadap pemerintah. Dukungan atau insentif ini terjadi pula diranah politik, misalnya dukungan dan pada parpol sesuai dengan jumlah kursi yang mereka peroleh. Demikian pula dalam ranah ekonomi berbagai subsidi seperti penghapusan hutang (pemutihan) atau pembebasan pajak/cukai pada para pelaku ekonoi merupakan suatu hal yang tidak luar biasa. Dukungan insentif ini hendaknya tidak dilihat sebagai cost namun sebagai investasi, bahkan merupakan ”entitlement” publik. Agar warga dapat berpartisipasi dengan aktif maka diperlukan dana ”O&M” (”Operation andMaintenance”) untuk proyek demokrasi.1 Selama ini poyek fisik memperoleh anggaran untuk ”O&M” namun proyek sosial seperti demokrasi pasca pemilu, toleransi sosial maupun integrasi nasional masih kurang mendapat perhatian. Disini diperlukan perubahan pola pikir para pembuat keputusan (lembaga DPR/D) dan pemerintah, terutama bagian perencanaan pembangunan dan anggaran (Bappenas- Bappeda; Departemen Keuangan).

3. Aliansi dengan kekuatan di ranah politik (parpol) dan ekonomi (perusahaan). Hal seperti ini dapat saja dianggap aneh karena gerakan sosial sebenarnya merupakan upaya organisasi masyarakat sipil dalam mengupayakan atau menentang perubahan sosial yang seringkali tidak mendapat perhatian dari kedua ranah tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah beragamnya organisasi dan kelompok yang berada di ranah politik dan ekonomi tersebut sehingga masih membuka peluang untuk kerjasama. Dalam hal ini kerjasama dengan mereka dapat saja lebih mudah dan bermanfaat ketimbang dengan sesama organisasi masyarakat sipil yang mempunyai pendapat dan tindakan yang berbeda. Sebagai contoh, Gerakan sosial dalam bidang perempuan dapat saja mempunyai pendukung di ranah politik (sebagai issue kampanye) dan ekonomi (upaya Public Relation/PR atau corporate image). Dalam hal ini perlu dibuat agenda dan rencana strategis yang membuka kesempatan bagi partisipasi dari ranah lain tanpa mengkompromikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kepentingan masyarakat sipil yang dicoba didukung oleh berbagai
organisasi masyarakat sipil.

4. Penekanan pada ranah politik. Seringkali masalah yang dibahas dalam Gerakan sosial berkaitan dengan ke utusan politik formal seperti UU. Dalam hal ini Organisasi Masyarakat Sipil (Ornop atau Ormas) dapat mencapai tujuan gerakan sosial dengan melakukan penekanan pada aktor dalam ranah politik, misalnya anggota legislatif (DPR/D). Penekanan dapat berupa petisi atau ”class actions” sehingga para aktor yang mempunyai otoritas politik tersebut dipaksa untuk menghasilkan suatu kebijakan baru yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil yang pada awalnya dilakukan melalui gerakan sosial. Misalnya dalam suatu kasus pencemaran lingkungan, warga dan Ornop serta Ormas menekan anggota
DPR/D tempat lokasi kejadian untuk segera bertindak jika tidak maka akan dilakukan ”class actions.” Selain itu dapat pula dilakukan ”boikot” pada pemilu berikutnya sehingga anggota legislatif tersebut (dan partainya) tidak akan dipilih. Dalam hal ini ”social capital” ditransformasikan menjadi ”political capital” masyarakat sipil sehingga hal ini akan mengurangi ”political capital” (yang berlebihan) dari para anggota legislatif tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak hanya terjadi pada saat pemilu saja namun juga pada masa pasca pemilu dimana justru banyak diambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apalagi jika pada masa pasca pemilu parpol menjadi tidak aktif
dan wakil rakyat yang terpilih karena suara rakyat menjadi tidak aspiratif pula. Singkatnya peran aktif berbagai organisasi masyarakat sipil yang mendukung warga dalam berbagai gerakan sosial dapat menjadi wahana masyarakat sipil bagi demokratisasi. Hal ini sesuai dengan pesan dan judul buku karya Perkumpulan Praksarsa ini.